Jumhur angkat bicara:
700 Ribu Tenaga Kerja Indonesia PLRT Berangkat Secara Tidak Prosedural
Sumber : Bnp2tki.go.id
Inilah cerita Indonesia mulai dari perbutan kekuasaan dari tingkat RT hingga Presiden walaupun dengan dalih Kontitusi,yang selalu melalui pemilihan secara demokratis, namun semua itu tidak lepas dari intrik intrik untuk kepentingan golongan .
Juga tidak kalah menariknya untuk dikupas permasalahan kesenjangan sosisl dan kehidupan.Setiap dapil rakyat punya perwakilan nya di DPRD sampai DPR RI, secara teori suara rakyat dan kepentingan rakyat bisa diakomodir dengan baik, sehingga menelorkan suatu kebijakan yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.,. Bicara kesejateraan dan ekonomi tidak terlepas dari peran pembangunan…pemerintah...dinegeri ini
.Ini semuanya merupakan isu-isu yang benar-benar bermakna dalam kehidupan sehari-hari ….. Pembangunan......!!!, pada akhirnya,... tidak sekadar berkaitan dengan tingkat pertumbuhan serta angka-angka dalam sebuah neraca. Pembangunan berkenaan dengan seorang anak yang bisa belajar ketrampilan yang dibutuhkannya dalam dunia yang sedang berubah. Pembangunan berkenaan dengan sebuah ide bagus yang diberi peluang untuk tumbuh menjadi sebuah bisnis dan tidak dicekik oleh korupsi. Pembangunan berkenaan dengan kekuatan-kekuatan yang telah berhasil mentransformasi masyarakat Indonesia menuju kemandirian dibidang teknologi, perdagangan, aliran manusia dan barang — yang diterjemahkan kedalam sebuah kehidupan yang lebih baik untuk semua warga Indonesia, untuk semua manusia, sebuah kehidupan yang ditandai oleh harga diri dan kesempatan.
Pembangunan di Indonesia ternyata tidak bisa menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya didalam negeri,Hiruk pikuk rakyat Indonesia terutama kalangan bawah yang hendak mempertahankan kelangsungan kehidupannya, tiada jalan lain dan tidak pilihan kecuali menjadi tenaga kerja untuk di negeri orang,
Akhir ini Indonesia adalah merupakan penyedia tenaga kerja bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah, negeri tetangga Malaysia juga menjadi penerima TKI PLRT. Sedikitnya tiap bulan ada sekitar 30 ribu TKI PLRT yang siap diberangkatkan oleh PPTKIS di seluruh Indonesia.
“Ada sekitar 700 Ribu TKI berangkat bermoduskan praktek jual beli alias trafficking,” tegas Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur menjawab pertanyaan wartawati Seputar Indonesia (Sindo), Neneng Zubaedah, di ruang kerjanya, Selasa (8/2).
Jumhur mengharapkan suatu saat nanti ada yang menulis buku putih atau menuntut kesalahan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (Menakertrans) Erman Suparno yang telah mengeluarkan Permen No. 22 Tahun 2008, karena Permen ini telah menyebabkan kerugian besar terhadap nasib 700 ribu TKI yang kini sedang bekerja di luar negeri.
Akibat keluarnya Permen 22, kata Jumhur, BNP2TKI selama 3 tahun tidak diperkenankan mengurusi TKI di luar penempatan antar hubungan pemerintah ke Korea dan Jepang (government to government). Namun, kata dia, kini era ugal-ugalan dalam penempatan TKI sudah berakhir seiring dengan keluarnya Permenakertrans No. 14/X/ Tahun 2010 yang menyerahkan kembali urusan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI kepada BNP2TKI.
Jumhur menjelaskan, terkait penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) TKI, BNP2TKI melalui Kelompok Belajar Berlatih Masyarakat (KBBM) sejak 2008 hingga 2010 telah mendirikan 100 KBBM di Pulau Jawa. “KBBM ini juga berfungsi sebagai tempat SDM TKI menjadi pusat informasi penempatan dan perlindungan TKI,” papar Jumhur.
Pendidikan di KBBM selain menyiapkan mental dan spiritual TKI juga menjadi basis bagi munculnya kesadaran TKI akan self protection (perlindungan diri sendiri). Tanpa perlindungan diri sendiri, menurut Kepala BNP2TKI itu, TKI PLRT akan menjadi korban kekerasan di lingkungan kerja nantinya.
Menurut Jumhur, KBBM didirikan sebagai alternative dari kurang seriusnya PPTKIS dalam mempersiapkan skill TKI. Selama di penampungan, TKI hidup seperti di penjara. “Perusahaan khawatir jika TKI kabur dari penampungan mereka akan rugi Rp 5-6 juta,” tutur mantan aktivis ITB ini.
Sebaliknya, lanjut Jumhur, KBBM didirikan di sekitar tempat tinggal TKI, bisa pulang-pergi, diberi ongkos dan makan serta pada akhir kegiatan akan diberikan sertifikat kelulusan.
“Pada 2011, diharapkan 200-300 KBBM bisa dibuka di seluruh kantong TKI,” harap Jumhur saya menambahkan pada tahun 2014 jumlah KBBM bisa mencapai 1.000-2.000 buah.
Jika KBBM sudah menyebar merata di seluruh kantong TKI, menurut Jumhur, peran calon akan berakhir dengan sendirinya. Jika tetap ingin survive, sebaiknya para calo itu beralih profesi dan menjadi pengelola KBBM.
